Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren positif. Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 mencatat nilai Gross Merchandise Value (GMV) sektor ini mencapai US$90 miliar pada 2024, naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya. E-commerce menjadi penyumbang terbesar, diperkuat dengan tren video commerce yang mendorong interaksi dan transaksi daring.
Namun di tengah pertumbuhan tersebut, tantangan besar masih mengemuka—terutama soal kesenjangan antarwilayah. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi peringkat tertinggi dalam indeks daya saing digital, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara provinsi di kawasan timur seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah masih berada di peringkat terbawah.
Median skor daya saing digital nasional tahun ini tercatat 38,8, naik dari 38,1 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan jumlah pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama mereka serta perluasan jangkauan sinyal 3G dan 4G di desa-desa. Meski begitu, kesenjangan masih terasa: hanya 30,5% masyarakat pedesaan memiliki akses internet, jauh di bawah wilayah perkotaan yang mencapai 69,5%.
Papua menjadi salah satu wilayah dengan peningkatan skor tertinggi secara nasional, naik 14 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi regional sebesar 7,8% serta pembangunan infrastruktur digital seperti layanan internet gratis di desa-desa dan penyediaan 250 titik internet berbasis satelit.
Di sisi lain, adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) juga meningkat pesat. Indonesia kini berada di peringkat ketiga dunia dalam hal penggunaan AI oleh pekerja, dengan 71% karyawan menggunakannya secara rutin. Investasi ke startup berbasis AI juga melonjak 141,5% dalam lima tahun terakhir, mencapai US$542,9 juta pada 2024.
Ekosistem startup binaan East Ventures turut berkontribusi dalam pertumbuhan ini. Komunal, misalnya, telah menyalurkan pembiayaan Rp10,6 triliun ke UMKM dengan dukungan penilaian kredit berbasis AI. Sementara Xendit mengandalkan AI untuk deteksi penipuan dan otomasi layanan, dan McEasy mengintegrasikan AI untuk manajemen logistik di lebih dari 2.000 perusahaan transportasi.
Meski demikian, tantangan regulasi dan sumber daya manusia masih perlu diatasi. Pemerintah mencatat kebutuhan akan 9 juta talenta digital hingga 2030, namun diperkirakan hanya kurang dari 7 juta yang bisa disiapkan. Di saat yang sama, implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih lemah, tercermin dari tingginya kasus kebocoran data yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan insiden tertinggi di dunia dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional naik menjadi 20% pada 2045, dari 4–5% saat ini. Untuk mencapainya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta ekosistem regulasi yang adaptif dan inklusif. Disclosure: Artikel ini diproduksi dengan teknologi AI dan supervisi penulis konten