Jakarta, Gizmologi – Isu pemblokiran game online kembali mencuat ke publik setelah pemerintah menyatakan kemungkinan untuk menutup akses terhadap Roblox, platform game yang populer di kalangan anak-anak dan remaja. Langkah ini didasari oleh kekhawatiran terhadap konten negatif yang dinilai dapat memengaruhi perilaku generasi muda.
Roblox dikenal sebagai platform yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan game buatan pengguna lain. Dengan basis pemain global dan komunitas yang aktif, Roblox telah menjadi salah satu permainan daring paling digemari, terutama di Indonesia. Namun, kebebasan dalam pembuatan konten juga membuka ruang bagi munculnya konten yang tidak sesuai untuk anak-anak, seperti kekerasan atau tema dewasa.
Pemerintah menekankan bahwa langkah pengawasan terhadap konten digital bukan semata ditujukan pada Roblox saja, melainkan sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam melindungi generasi muda dari paparan media yang mengandung unsur negatif. Evaluasi konten disebut terus dilakukan lintas platform oleh kementerian terkait.
__ AOV Resmi Kolaborasi dengan Detective Conan, Bawa Skin dan Event Menarik
Kekhawatiran jadi Alasan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk memblokir Roblox apabila ditemukan unsur-unsur yang berpotensi merusak mental anak-anak. Ia menegaskan, jika konten dalam platform tersebut melampaui batas, maka pemblokiran bisa saja dilakukan demi menjaga generasi muda.
“Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, apa yang ditampilkan di situ memengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025). Ia menambahkan bahwa unsur kekerasan dan konten berbahaya lainnya menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, persoalan ini tidak terbatas hanya pada satu platform, melainkan menyangkut seluruh ekosistem media, termasuk televisi, pemberitaan, hingga media sosial. Pemerintah disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang setiap hari melakukan evaluasi terhadap konten digital dari berbagai sumber, termasuk game dan aplikasi.
“Komdigi setiap hari melakukan evaluasi… untuk melihat sejauh mana konten tadi mengandung unsur-unsur kekerasan, negatif, pembunuhan, dan seterusnya,” lanjut Prasetyo. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga anak-anak dari pengaruh buruk.
Perlukah Metode Pendekatan Lain?
Sementara itu, kalangan pemerhati media digital menilai bahwa isu ini perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih holistik. Pemblokiran sepihak dinilai bukan solusi jangka panjang, mengingat Roblox hanya salah satu dari sekian banyak platform game yang memiliki potensi konten serupa. Alih-alih pemblokiran total, edukasi digital dan pengawasan orang tua dinilai lebih efektif.
“Sebaiknya pemerintah mendorong literasi digital untuk orang tua dan anak, serta menyediakan alat kontrol orang tua (parental control) yang lebih efektif. Jika perlu, pemerintah bisa bekerja sama langsung dengan pengembang game untuk menyaring konten berdasarkan usia,” ujar Dedy Permadi, pengamat media digital dan mantan jubir Kominfo.
Senada dengan kekhawatiran pemerintah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyoroti game Roblox saat berdialog dengan siswa SD di Jakarta Pusat. Saat seorang siswa menyebut nama Roblox, Mu’ti secara langsung melarang permainan tersebut karena dianggap mengandung kekerasan. “Tadi yang blok-blok tadi, itu jangan main yang itu, karena itu tidak baik ya,” ucapnya di hadapan murid SDN Cideng 02.
Meski demikian, beberapa orang tua yang diwawancarai secara terpisah menyatakan bahwa mereka belum melihat dampak negatif langsung dari Roblox, terutama jika anak bermain dengan pengawasan. “Anak saya main Roblox, tapi saya selalu cek gamenya, dan sejauh ini aman. Tapi memang, ada beberapa game yang saya larang,” kata Nita, ibu dua anak di Jakarta Selatan.
Isu pemblokiran Roblox membuka kembali perdebatan seputar peran negara dalam mengawasi konten digital dan batas antara perlindungan serta pembatasan. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga anak-anak dari paparan konten negatif. Di sisi lain, pendekatan yang terbuka dan berbasis edukasi juga penting agar solusi yang diterapkan tidak hanya reaktif, tetapi juga berdampak jangka panjang.
Apakah Roblox akan diblokir atau tidak, keputusan akhir masih akan bergantung pada hasil evaluasi mendalam dari kementerian terkait. Yang pasti, diskusi soal peran game digital dalam kehidupan anak-anak kini semakin mengemuka, menuntut kerja sama antara pemerintah, orang tua, dan pelaku industri teknologi.